Sri Mulyani Geram Banyak Muncul Desa ‘Hantu’ Demi Dana Desa, Ngeri Banget!

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Menteri Keuangan menyatakan telah mencairkan THR sebesar Rp19 triliun atau 19 persen dari proyeksi kebutuhan dana (Rp20 triliun) yang digunakan untuk membayar THR bagi PNS, Prajurit TNI dan Polri sebesar Rp11,4 triliun dan penerima pensiun atau tunjangan sebesar Rp7,6 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku geram atas ditemukannya nama-nama desa baru yang tidak berpenghuni atau desa ‘hantu’ yang digunakan hanya demi mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat.

“Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer yang ajek (teratur, red.) dari APBN, maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terkait kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. “Kami akan melakukan verifikasi atas fenomena itu, karena ada transfer dana setiap tahun,” ujarnya.

Namun, diakui oleh Sri Mulyani, masih banyak desa yang masih tertinggal. Padahal, sudah menerima suntikan dana dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

Di sisi lain, besaran dana desa yang digelontorkan setiap tahunnya belum mampu mengurangi banyaknya desa tertinggal di Indonesia.

“Dana desa meski kita sudah berikan setiap tahunnya, tapi kita masih banyak lihat desa sekitar 20 ribu yang masih kategori desa tertinggal,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi transfer dana desa hingga akhir September 2019 sudah mencapai Rp44 triliun atau sudah mencapai 62,9 persen dari pagu APBN 2019. Realiasi tersebut secara nilai meningkat dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp37,9 triliun atau 63,2 persen dari target APBN 2018.

“Kemarin kami pasti akan terus melihat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri di dalam untuk menginventerisasi. Karena kami mendengar ada dari salah satu pihak yang menyampaikan, ada dana desa untuk desa yang baru saja dibuat,” terangnya.

Menurut Sri Mulyani, harus dilihat lebih jauh bagaimana mengidentifikasikan sebuah desa. Jangan sampai justru dana desa tersalurkan ke yang tidak berhak.

“Sebetulnya ada pembentukan mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa pengurusnya. Kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampai ada statement-statement seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya berapa, lokasinya dimana dan bagaimana transfernya,” paparnya.

Sri Mulyani akan menelusuri lebih jauh bahkan hingga investigasi. “Akan investigasi [lebih jauh],” tutupnya. (mb/detik)

Pos terkait