Bandung – Istri Bupati Bandung Kurnia Naser mengimbau PNS memajang foto keluarga di ruang kerjanya untuk menghindari perselingkuhan berujung perceraian. Berapa banyak sih PNS Kabupaten Bandung yang bercerai?
Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Bandung sejak Januari hingga Oktober yang bercerai, tercatat 224 kasus perceraian.
“Ada 74 cerai talak, itu suami yang mengajukan. Sedangkan cerai gugat atau yang istri yang mengajukan itu ada 150. Semuanya yang mengajukan itu PNS,” kata panitera PA Kabupaten Bandung Adam Iskandar kepada detikcom saat ditemui di ruang kerjanya di PA Kabupaten Bandung, Rabu (6/11/2019).
Meski cukup tinggi, angkanya satu perempat dari angka perceraian warga sipil.
Ia menuturkan, perceraian yang dilakukan para PNS itu diajukan sesuai izin pimpinan seperti yang diatur dalam PP No 10 Tahun 1983 juncto PP 45 Tahun 1990. “Iya kalau PNS cerai harus berdasarkan izin dari pimpinan,” tuturnya.
Adam mengungkapkan, alasan para PNS itu bercerai bermacam-macam. Ada yang karena faktor ekonomi, memiliki pasangan baru, atau masalah yang tak dapat diselesaikan.
“Sebagian besar karena faktor ekonomi, sebagian kecil karena memiliki wanita idaman lain atau pria idaman lain,” ungkapnya.
Adam menjelaskan, meski penghasilan PNS dikatakan sudah cukup, permasalahan ekonomi kerap menjadi akar permasalahan, sehingga mereka harus berpisah.
“Faktor ekonomi dari sisi penghasilan PNS sudah jelas pendapatannya. Akan tetapi PNS punya gaya hidup luar biasa sehingga banyak potongan,” jelasnya.
Mayoritas Guru
Selama 10 bulan terakhir tercatat 224 kasus perceraian di kalangan PNS Kabupaten Bandung. Mayoritas diajukan oleh pihak perempuan dan didominasi oleh guru.
Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kabupaten Bandung dari Januari hingga Oktober 2019 ada 74 kasus perceraian PNS karena suami yang mengajukan dan 150 perceraian karena istri yang mengajukan.
Panitera PA Kabupaten Bandung Adam Iskandar mengatakan perceraian mayoritas terjadi pada pasangan usia produktif. “Rata-rata dilakukan oleh PNS perempuan,” katanya saat ditemui detikcom di ruang kerjanya di PA Kabupaten Bandung, Rabu (6/10/2019).
Ia menyebut rata-rata PNS yang bercerai itu datang dari berbagai dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. “Dari dinas, kebanyakan dari Disdik Kabupaten Bandung, guru mendominasi,” katanya.
Ia membeberkan alasan paling banyak kasus perceraian PNS adalah faktor ekonomi. “Faktor ekonomi dari sisi penghasilan PNS sudah jelas pendapatannya, akan tetapi PNS punya gaya hidup luar biasa sehingga banyak potongan,” jelasnya.
Selain itu penyebabnya orang ketiga dan juga ketidakharmonisan keluarga, yang antara lain karena pangkat dalam pekerjaan suami istri apabila keduanya PNS.
“Suami pangkat lebih tinggi dan istrinya ada di bawah, atau sebaliknya, itu juga bisa jadi pemicu. Biasanya mereka juga ego, jadi keluarganya tak harmonis lagi,” ujar Adam.
Meski angka perceraian di kalangan PNS cukup tinggi, namun menurut Adam, kasusnya lebih sedikit dibandingkan warga sipil.
Secara umum total rata-rata perceraian yang terjadi dalam 10 bulan terakhir 800 kasus per bulan.
“Kabupaten Bandung ada di peringkat ketiga, setelah Indramayu dan Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.
Sebelumnya istri Bupati Bandung Barat yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung Karunia M Naser mengimbau PNS Kabupaten Bandung memasang foto keluarga di kantornya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Menurutnya hal itu untuk mencegah perselingkuhan yang biasanya berujung perceraian. (mb/detik)
