Jakarta – Kongres AS secara resmi membuka fase baru dalam menginvestigasi kesalahan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (31/10). Fase baru dibuka ketika anggota kongres AS pertama kalinya memilih memformalkan proses penyelidikan pemakzulan Trump.
“Hari ini DPR mengambil langkah maju ketika kita menetapkan prosedur untuk dengar pendapat terbuka, sehingga publik dapat melihat fakta sendiri,” kata Ketua DPR Nancy Pelosi seperti dikutip dari AFP, Jumat (1/11).
“Apa yang dipertaruhkan dalam semua ini tidak lain adalah demokrasi kita,” tambahnya.
Pemimpin musuh utama Demokrat dan Trump di Kongres berbicara kepada sesama anggota parlemen sesaat sebelum mereka mengadakan pemungutan suara. Hasil pemungutan suara sendiri menunjukkan sebagian besar anggota kongres setuju untuk mengeluarkan resolusi yang menetapkan aturan untuk melaksanakan proses pemakzulan.
Trump telah berulang kali menyebut penyelidikan yang dilakukan terhadapnya tidak sah dan bermotivasi politik.
“Itu perburuan penyihir terbesar dalam sejarah Amerika!,” katanya melalui akun Twitter.
Atas dasar itulah, Trump menyerukan Partai Republik untuk mendukung di belakangnya, termasuk ketika ia nantinya menghadapi kemungkinan memalukan; menjadi presiden ketiga dalam sejarah Amerika yang dimakzulkan.
Trump juga me-retweet sebuah seruan dari tuan rumah Fox News, Laura Ingraham. Laura menyerukan Partai Republik untuk berdiri bersama dan membela pemimpin partai mereka dari upaya pemakzulan.
Trump dituduh menahan bantuan militer untuk memaksa Ukraina melakukan penyelidikan terhadap saingannya dalam pemilihan umum Demokrat, Joe Biden. Ia dituduh secara aktif menggunakan kebijakan luar negeri AS untuk melakukan penggeledahan ilegal demi keuntungan politik pribadinya.
Trump dan anggota Partai Republik yang setia padanya menganggap tuduhan tersebut palsu. Meskipun demikian para penyelidik kongres AS telah mendapatkan bukti kuat dari pejabat pemerintah yang bersaksi di Capitol Hill.
Hampir selusin saksi yang dihadirkan sejauh ini telah mengkonfirmasi tuduhan tersebut. Mereka menyebut ada upaya bersama yang dilakukan Trump dengan para pembantunya serta pengacara pribadinya untuk menekan Ukraina membantu upaya pemilihannya kembali pada tahun 2020.
Tuduhan tersebut difokuskan pada panggilan telepon 25 Juli. Dalam panggilan tersebut, Trump diduga menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membuka penyelidikan terhadap putra Biden dan Biden, yang bekerja dengan perusahaan energi Ukraina.
Sebenarnya, DPR maupun Konstitusi AS tidak membutuhkan pemungutan suara untuk memulai penyelidikan pemakzulan. Jika kasus terhadap Trump dianggap cukup kuat, Komite Kehakiman DPR akan mengajukan dakwaan formal terhadap presiden dengan pasal pemakzulan.
DPR yang dikuasai Demokrat diperkirakan akan menyetujui pemakzulan. Kalau persetujuan diberikan, Trump akan diadili di Senat, di mana Partai Republik memiliki mayoritas. (mb/cnn indonesia)
