Jakarta – Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam memasukkan mata anggaran. Djarot menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ‘merumahkan’ oknum ASN tersebut.
Hal ini ia sampaikan dalam menyikapi polemik rencana penggunaan anggaran di DKI Jakarta yang muncul setelah sejumlah petikan komponen pengadaan yang ganjil. Dua di antaranya adalah anggaran pengadaan lem aibon yang sebelumnya disebut Rp82,8 miliar dan anggaran pulpen yang disebut sebesar Rp123 miliar.
“Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya, ada faktor kesengajaan. Kalau saya ya diundang saja, dipanggil, kalau memang terbukti ya sudah selesaikan, ya nonjob (rumahkan),” kata Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (31/10).
Ia kemudian mengingatkan Anies terkait pentingnya sistem elektronik dalam penyusunan anggaran atau e-budgeting. Menurutnya, sistem terbuka itu akan membuat semua pihak untuk melihat, menyisir, hingga mencermati dan mencermati setiap anggaran.
“Ini sebetulnya pentingnya elektronik budgeting, pentingnya transparansi,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPR itu juga mengimbau agar anggaran DKI itu diserit atau disisir dengan lebih rapat. Menurut Djarot, langkah tersebut akan meminimalkan potensi penyusupan anggaran.
“Tentu ada yang lolos ya. Kenapa, karena dalam anggaran itu tidak mungkin bisa sempurna 100 persen, tapi kita minimal bisa mengamankan supaya anggaran itu tidak bocor. Sebaikanya bukan disisir untuk DKI, tapi zaman dulu kita diserit,” ucap Djarot.
Politikus PDIP itu pun menyatakan bahwa kemunculan anggaran-anggaran aneh di DKI Jakarta bukan kesalahan Anies sebagai gubernur. Menurutnya, kejadian seperti ini telah terjadi sejak dahulu.
“Tapi kita bisa lacak siapa yang meng-input, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja dari e-budgeting,” ucapnya.
Sebelumnya, beredar tangkapan layar draf anggaran DKI yang dikutip dari sistem e-budgeting. Dua di antaranya adalah anggaran lem aibon yang sebelumnya disebut Rp82,8 miliar dan anggaran pulpen yang disebut sebesar Rp123 miliar.
Menanggapi hal itu, Anies berpendapat ada permasalahan dalam sistem penganggaran di DKI Jakarta atau yang biasa disebut dengan e-budgeting. Ia menyinggung bahwa sistem e-budgeting tersebut tidak memiliki pola verifikasi anggaran.
Sistem itu riskan akan kesalahan dan harus diverifikasi manual oleh manusia.
“Ini ada problem sistem, yaitu sistemnya digital tapi tidak smart. Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10). (mb/cnn indonesia)
