Baghdad – Perdana Menteri (PM) Irak Adil Abdul Mahdi disebut telah setuju untuk mengundurkan diri setelah terjadi demo antipemerintah selama berminggu-minggu. Pengunduran diri Abdul Mahdi diumumkan Presiden Irak Barham Salih.
Seperti dilansir CNN, Jumat (1/11/2019), Barham Salih menyampaikan hal tersebut dalam pidato yang disiarkan televisi TV Al-Iraqiya Irak. Dia mengatakan Abdul Mahdi telah setuju untuk mundur dengan syarat bahwa ada seorang penerus untuk menggantikannya.
“Perdana menteri telah setuju untuk mengundurkan diri,” kata Salih, menambahkan bahwa Abdul Mahdi telah meminta “blok politik untuk mencapai alternatif yang dapat diterima” untuk “mencegah kekosongan.”
Mahasiswa dan profesor Irak menggelar protes kepada pemerintah di pusat kota Diwaniyah pada Kamis (31/10). Sehari sebelumnya, salah satu ulama terkemuka Syiah yang juga politisi berpengaruh, Muqtada al-Sadr, telah mendesak pemungutan suara mosi tidak percaya pada Abdul Mahdi.
Demo berdarah terjadi di Irak selama sebulan terakhir. Demo ini dipicu keluhan lama tentang pengangguran, korupsi pemerintah, dan kurangnya layanan dasar seperti listrik dan air bersih.
Banyak warga Irak menyalahkan partai-partai politik berkuasa atas kesulitan ekonomi mereka. Protes yang terjadi skalanya diyakini sebagai yang terbesar sejak jatuhnya Saddam Hussein pada 2003.
Lebih dari 200 pemrotes telah terbunuh, dan ribuan lainnya terluka, sejak protes dimulai awal bulan ini. Para pejabat telah berusaha untuk mengambil kembali kendali lewat tindakan tegas serta juga memberlakukan jam malam dan pemadaman internet. Pemerintah mengatakan hanya menembak ketika diserang, tetapi hal ini dibantah petugas yang mengamankan demonstrasi.
Pada Rabu (30/10), gelombang protes juga pecah di ibu kota Baghdad. Reuters melaporkan pengunjuk rasa terdiri dari berbagai etnis dan sektarian negara itu. Pada malam harinya, demo berubah jadi kekerasan dan massa berusaha menyerbu jembatan yang mengarah ke Zona Hijau yang dijaga ketat.
Zona Hijau termasuk kedutaan AS bersama dengan kedutaan asing lainnya, gedung parlemen Irak dan gedung-gedung pemerintah lainnya. Hari itu, sebuah roket mendarat 100 meter dari kedutaan AS dan menewaskan seorang prajurit Irak serta melukai yang lain, kata seorang perwira senior militer Irak kepada CNN. Pasukan keamanan Irak sedang menyelidiki insiden itu dan berusaha menentukan titik peluncuran roket.
Pada hari Kamis, PBB meminta dialog nasional untuk meredakan kemarahan yang meluas.
“Demokrasi telah memberi rakyat Irak hak untuk membuat suara mereka didengar dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka,” kata Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, dalam sebuah pernyataan.
“Hari ini Irak berdiri di persimpangan jalan. Kemajuan melalui dialog, atau tidak bertindak memecah-belah. Kekerasan hanya melahirkan lebih banyak kekerasan. Dialog nasional publik dapat menyatukan rakyat Irak untuk menyusun peta jalan menuju Irak yang lebih inklusif, stabil dan makmur,” tambahnya. (mb/detik)
