Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menargetkan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar atau lingua franca di Asia Tenggara.
Nadiem mengatakan target itu telah masuk dalam rencana di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Saat ini Kemendikbud masih mendalami strategi-strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
“Enggak tahu apa ini bisa tercapai, tapi kita harus punya mimpi yang besar,” kata Nadiem dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Kemendikbud di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).
Nadiem mengaku belum bisa membeberkan detail rencana tersebut. Sebab pembahasan masih berlanjut. Dia menjanjikan untuk menjelaskan hal itu dalam waktu dekat.
Menurut Nadiem, perlu ada terobosan inovasi agar bahasa Indonesia bisa diterima di Asia Tenggara. Bahasa Indonesia, kata dia, harus mampu beradaptasi dengan berbagai kultur di Asia Tenggara.
Mantan Bos Gojek itu bilang, mimpi besar ini sangat mungkin dilakukan oleh Indonesia. Jika terwujud, kata Nadiem, hal ini bisa mengangkat martabat Indonesia di mata internasional.
“Dengan negara sebesar ini, menurut kami merupakan suatu hal yang sangat menarik dan sangat penting menjadikan Indonesia negara yang lebih penting di panggung dunia, lebih penting di Asia Tenggara,” ucapnya.
Kata dia, bukan hanya pemimpin dari sisi ekonomi saja, tapi juga dari sisi budaya dan sisi bahasa.
Isu Konflik Kepentingan
Nadiem juga mengaku jengkel karena dituding konflik kepentingan (conflict of interest) terkait bayar SPP menggunakan GoPay. Nadiem menegaskan hal itu tak ada hubungannya dengan Kemdikbud.
Penegasan tersebut disampaikan Nadiem dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020). Nadiem awalnya menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya.
“Nomor satu adalah NKRI, nomor dua adalah Pancasila, dan nomor tiga adalah integritas. Itu adalah suatu hal yang selalu… saya nggak pernah meragukan diri saya, dan orang-orang tak pernah melakukan integritas saya,” kata Nadiem di depan anggota Komisi X yang hadir dalam rapat.
“Makanya, kalau ada komen-komen seperti itu saya ekstra jengkel, karena itu merupakan satu hal yang saya sangat bangga dengan diri saya untuk bisa menjaga integritas,” imbuhnya.
Nadiem menjelaskan, pembayaran SPP memakai GoPay merupakan inovasi digitalisasi keuangan. Dia menegaskan bahwa hal tersebur bukanlah kebijakan Kemdikbud.
“Tidak akan pernah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya ulang lagi, tidak akan pernah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama menterinya sendiri melakukan apapun yang melanggar conflict of interest, yang menciptakan conflict of interest yaitu perbenturan kepentingan,” sebut Nadiem.
Nadiem juga menekankan bahwa dia telah melepaskan seluruh tanggung jawabnya sebagai CEO Gojek. Dia malah balik mempertanyakan soal dugaan konflik kepentingan antara dia dengan Gojek.
“Bayangkan kalau misalnya anggota-anggota di Komisi X itu kalau menggunakan GoFood, itu artinya ada konflik kepentingan dengan saya,” ucap Nadiem.
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira meminta Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan kepada publik soal sejumlah sekolah sudah bisa bayar SPP pakai GoBills. Dia berbicara soal latar belakang Nadiem.
“Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut? Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik,” kata Andreas dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2). (mb/cnn indonesia/detik)
