Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut muncul kejanggalan rencana anggaran yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Prasetio mempertanyakan peran dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Hal-hal seperti ini, tolong masalah lem Aibon, pulpen, dan lain-lain. Mungkin itu baru perencanaannya. Terus Bappeda-nya bagaimana. Ini semua masih ada di ranah Bappeda belum masuk ke Banggar besar juga,” ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).
Kejadian anggaran aneh membuat Prasetio mempertanyakan peran dari TGUPP. TGUPP tidak boleh menjadi penghambat kerja SKPD.
“Makanya, TGUPP sebanyak itu, di mana dia? Jangan dijadikan TGUPP ini hanya menakutkan SKPD, mereka jadi nggak kerja. Jangan menakutkan untuk kerja yang baik, jadi ketakutan. Ayo jabarkan yang baik, perencanaan yang baik. Nanti di Banggar besar (setelah pembahasan di komisi) kita diskusi yang layak,” sambung Prasetio.
Menurut Prasetio, Jakarta masih memiliki masalah banyak. TGUPP harus membantu SKPD jelaskan anggaran prioritas dan bukan.
“Panggil SKPD-nya jelaskan mana prioritas dan tidak prioritas. Pendapat saya, TGUPP, saya nggak ngerti itu apa,” ujar Prasetio.
Diketahui, PSI menyoroti rencana anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Lalu anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI. Namun, Dinas Pendidikan mengatakan anggaran itu hanya sementara dan sudah diperbaiki.
PSI Jawab Sindiran Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir PSI yang getol menyoroti rencana anggaran di Jakarta dengan sebutan ‘orang baru sedang manggung’. PSI menyesalkan pernyataan Anies.
“Bukan jawaban semacam itu yang publik tunggu dari Gubernur Anies. Pada kenyataannya, seluruh anggota DPRD saat ini sedang menjalankan tugas konstitusional mengawasi anggaran. Tidak ada urusan dengan cari panggung,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Willliam Aditya Sarana, dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2019).
William menyarankan Anies untuk segera membuka detail komponen usulan APBD DKI ke publik. Menurutnya, APBD berasal dari rakyat. Sehingga rakyat perlu mengetahui anggaran yang disusun pemerintah.
“Kenapa disembunyikan? Beri ruang anggota DPRD mengkritisi. Beri ruang publik berpartisipasi,” kata William.
“Saya disumpah untuk menjaga uang rakyat. Saya dan rekan-rekan DPRD hanya menjalankan tugas dan sumpah jabatan kami. Silakan Gubernur buat opini apa, kami terus bekerja,” sambungnya.
William juga mengomentari pernyataan Anies soal sistem e-budgeting yang saat ini sudah digital tapi tidak smart. Menurutnya, Anies sudah dua tahun menjadi gubernur sehingga semestinya sudah punya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang belum ideal.
“Yang terjadi sekarang, Pak Gubernur mengkambinghitamkan sistem dan bawahannya. Kalau beliau baru jadi gubernur selama dua minggu, mungkin bisa diterima. Pertanyaannya, selama dua tahun ini, kenapa belum juga dikerjakan?” tuturnya William.
Sebelumnya, William mengunggah tangkapan layar situs APBD DKI yang menunjukkan ada anggaran sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon di sekolah pada Selasa (29/10/2019). Tak hanya itu, dia juga menyoroti anggaran pulpen Rp 124 miliar hingga komputer. Pada keesokan harinya, PSI juga menggelar konferensi pers soal anggaran DKI Jakarta. (mb/detik)
