Batam – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kepri, Kombes Pol Arie Darmanto, masuk kedalam nominasi penerima penghargaan dari International Organization for Migration (IOM) karena prestasinya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), migran, dan perlindungan perempuan dan anak.
Adapun prestasi yang diraih Akpol lulusan 1997 dalam menindak kejahatan internasional tersebut, IOM akan memberikan penghargaan atas upayanya menyelamatkan korban dan menangkap jaringan dari berbagai kejahatan tersebut.
Dirreskrimum menuturkan bahwa menurut IOM, terdapat 175 negara yang dilirik dengan berbagai kriteria yang nantinya akan diberikan kepada 20 negara. Sementara di Asia ada 2 negara yakni Indonesia dan Jepang.
Ia juga diketahui masuk dalam nominasi Trafficking In Person (TIP) Report Heros Acting to End Modern Slavery Award 2020. Penghargaan diberikan ke pejabat pemerintah, penggiat/LSM atau petugas kepolisian, yang berkomitmen mengakhiri perbudakan modern yang inten di dunia.
Kombes Pol Arie mengaku tak menyangka dihubungi langsung oleh pihak IOM akan masuk dalam nominasi penghargaan itu. Apalagi dari Indonesia ia satu-satunya yang berprofesi sebagai polisi. Padahal, menurutnya, ia mengungkap berbagai kejahatan tersebut sebagai wujud pengabdian sebagai anggota polri.
Atas pencapaian tersebut, dirinya mengaku cukup bangga. Sebagai seorang anggota Polri, dirinya tidak akan berhenti dalam menumpas berbagai kejahatan kemanusiaan itu. “Mudah-mudahan akan menjadi amal bagi kami,” ucapnya.
Sebagai catatan singkat yang terangkum, dari berpangkat Kompol, Arie berhasil mengungkap pembunuhan terhadap bayi atau dikenal dengan sebutan aborsi. Dirinya juga beberapa kali dikirim keluar negri dalam tugas kemanusiaan berkaitan dengan migrasi.
Dan Januari 2016, ia berhasil mengungkap pertamakali prestitusi online yang melibatkan artis Nikita Mirzani dan Puty Revita serta April 2016 pengungkapan penjualan ginjal di RSCM, dan perdagangan orang keluarga negri secara ilegal dengan modus TKI.
Dan pada 2019, FBI datang ke Polda Kepri menemui Arie berkoordinasi tentang kejahatan lintas negara atau TPPO.
IOM sendiri adalah organisasi antarpemerintah utama di bidang migrasi. IOM berdedikasi untuk memajukan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama, dilaksanakan dengan meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah migrasi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan komunitasnya.
IOM bekerja dalam empat area luas manajemen migrasi: migrasi dan pembangunan, pemfasilitasan migrasi, pengaturan migrasi, dan penanganan migrasi paksa, situasi darurat dan pascakrisis. Kegiatan lintas sektor IOM antara lain memajukan hukum migrasi internasional, debate dan acuan kebijakan, perlindungan hak-hak migran, migrasi dan kesehatan, dan dimensi jender dalam migrasi.
Operasi IOM di Indonesia bermula saat penanganan migran Vietnam di Tanjung Pinang, Riau pada 1979. Serangkaian bantuan berlanjut dengan penyediaan perawatan, pemeliharaan dan bantuan pemulangan sukarela bagi para pengungsi Timor Timur.
Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada 1999 ketika Indonesia resmi menjadi negara pengamat dalam dewan IOM. Sebuah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2000 mengakui Hubungan yang sangat bermanfaat antara Pemerintah dan IOM dalam meningkatkan penanganan migrasi. Hingga tahun 2013, status keanggotaan Indonesia masih tercatat sebagai negara pengamat IOM.
Program-program IOM Indonesia telah berkembang dari sisi geografis maupun target penduduk, khususnya sejak gelombang tsunami menghantam provinsi Aceh di bagian utara pulau Sumatra pada Desember 2004. Kantor cabang IOM kini telah berdiri di penjuru Indonesia dengan lebih dari 600 karyawan bekerja dalam beragam kegiatan. (Ton/Tribratanews)
