Natuna – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung soal pilkada terkait demo warga soal WNI dari Wuhan, China. Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, demo warga merupakan aspirasi, bukan digerakkan.
“Nggak ada yang gerakin, masyarakat bergerak dari hari Jumat (31/1/2020). Nggak ada soal pilkada,” kata Wabup Natuna, Ngesti, saat dimintai konfirmasi, Senin (3/2).
Warga yang menggelar demo menolak wilayahnya menjadi tempat observasi 245 WNI yang dievakuasi dari Wuhan karena merebaknya virus Corona. Demo digelar warga di Lanud Raden Sadjad, juga di kantor DPRD Natuna.
Hari ini demonstrasi di kantor DPRD Natuna berlanjut. Pendemo menegaskan tidak pernah bermaksud menolak WNI dari Wuhan, China, yang dievakuasi karena merebaknya virus Corona. Tapi pedemo meminta agar lokasi observasi benar-benar jauh dari permukiman guna mengantisipasi munculnya dampak kesehatan.
“Jangan ada kesan kita menolak WNI. Kita sangat berperikemanusiaan, tapi (lokasi observasi) ditempatkan di tempat yang jauh dari penduduk,” kata orator.
Warga Natuna yang ditemui Bupati Abdul Hamid Rizal meminta Pemkab meneruskan aspirasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ketiga, kami minta pemerintah daerah dan pusat memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan, seperti layanan kesehatan darurat, kemudian mendatangkan psikiater untuk masyarakat Natuna,” sambung orator.
Pendemo juga meminta Menkes Terawan Agus Putranto berkantor di Natuna selama observasi 238 WNI. Hal ini sebagai bentuk jaminan kesehatan keamanan bagi warga.
“Kelima, kami minta pemda dan pusat agar disosialisasikan (kebijakan), jangan bikin masyarakat seperti ini, sakit jiwa kami, Pak. Apa Bapak mau masyarakat jadi gila?” teriak pedemo.
Minta Warga Natuna Tak Cemas
Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto meminta masyarakat Natuna tidak cemas soal proses observasi WNI dari Wuhan, China. Warga sebelumnya berdemo meminta agar observasi tidak dilakukan di hanggar Lanud Raden Sadjad, Natuna.
Isdianto menerangkan, pemerintah sedang menjalankan kewajibannya untuk melindungi WNI, termasuk masyarakat Natuna, Kepri.
“Beri kepercayaan kepada tim yang sudah ditunjuk pemerintah untuk menangani pemulangan ini. Ini semua dalam rangka cegah tangkal, sehingga semua prosedur harus dijalani,” kata Isdianto di Tanjungpinang dikutip detikcom dari Antara, Senin (3/2/2020).
Isdianto mengaku terus mengikuti perkembangan WNI dari Wuhan, China. Dia juga memerintahkan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kepri Tjetep Yudiana dan tim untuk memantau tiap saat perkembangan penanganan dan cegah tangkal ini.
“Mereka akan diobservasi selama 14 hari. Mereka ditangani para dokter spesialis dan tim yang sudah ditunjuk pemerintah,” sebut Isdianto.
Selain itu, kata Isdianto, Kadis Kesehatan memastikan tak ada satu pun WNI yang boleh keluar dari ruang observasi. Observasi dilakukan selama 14 hari sejak 238 WNI dari Wuhan, China, tiba di Natuna pada Minggu (2/2).
Isdianto memahami kerisauan dan keresahan masyarakat. Namun dia meminta masyarakat tetap tenang karena pasti pemerintah memberi jaminan untuk semua warga negaranya.
“Sekali lagi, beri kepercayaan kepada tim. pemerintah pasti melindungi warganya,” tegas Isdianto.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dipilih menjadi tempat observasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China. Sebab, Natuna dinilai sebagai pulau yang paling siap.
“Tak semua pulau bisa dipakai. Kemudian juga kita mengukur tingkat kesiapan dari tim kesehatan yang ada di situ. Sehingga keputusan dari tim adalah di Natuna,” kata Jokowi di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).
Jokowi mengatakan tak semua pulau bisa digunakan sebagai tempat observasi 238 WNI itu. Berbagai alternatif tempat pun sebelumnya juga telah disiapkan. Namun, hanya Natuna yang memenuhi syarat.
“Memang, kemarin ada beberapa alternatif, ada yang kemarin Morotai, misalnya, Biak, misalnya, karena apa. Kita memerlukan untuk turun, memerlukan landasan. Memerlukan runway sehingga pesawat bisa turun,” ujarnya. (mb/detik)
