Detak News, BATAM – Ketua DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (Pelra), H Sudirman Abdullah melantik dan mengukuhkan
kepengurusan DPD Pelra Provinsi Riau dan Kepri periode 2022-2027, bertempat di lantai III Hotel Planet Holiday Nagoya, Batam
Sabtu (19/2/2022) malam.
Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPC Pelra Kabupaten Kota se-Provinsi Riau-Kepri oleh Ketua DPD Pelra
Provinsi Riau dan Kepri, Andi Masha Diyat di tempat yang sama.
Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Eko Sumbayadi mewakili Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Kepala
Dinas Perhubungan Kota Batam, M Salim mewakili Walikota Batam, segenap Kepala KSOP Provinsi Riau dan Kepri, tokoh pelayaran dan
segenap pengurus.
Ketua DPC Pelra Kota Batam, Wandi kepada media mengatakan bahwa mereka meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri segera
melakukan penyesuaian tarif angkutan laut untuk orang dan barang antar pulau di Provinsi Kepri.
Pasalnya, lanjut Wandi, selama dua bulan terakhir ini biaya operasional pengusaha angkutan laut antar pulau naik karena mereka
terpaksa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang harga lebih mahal dari BBM jenis premium.
“Kami minta pak Gubernur segera melakukan penyesuian tarif, dua bulan terakhir ini kami babak belur karena tidak ada lagi premium
di lapangan. Kami terpaksa menggunakan BBM Pertalite yang harganya lebih mahal,” ungkap Wandi.
Dalam hal penyesuaian tarif ini, pihaknya sudah berkirim surat ke Gubernur Kepri, namun menurutnya sampai saat ini belum ada
tanggapan ataupun balasan dari Pemprov Kepri.
“Penyesuaian tarif ini tak bisa dielakkan, kecuali ada solusi lain terkait mahalnya biaya operasional di lapangan,” terangnya.
“Kami siap hadir dan memberikan pandangan, sewaktu-waktu pak Gubernur membutuhkan penjelasan kami,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Pelra, H Sudirman Abdullah mengatakan keberadaan Pelra adalah tol laut yang mengangkut sembako dari
satu tempat ke tempat lain. Sehingga menurutnya keberadaan Pelra berkontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga
pelosok negeri.
“Keberadaan Pelra sangat dirasakan masyarakat, karenanya keberadaan Pelra harus bersinergi dengan pemerintah karena banyak barang
yang tidak bisa diangkut oleh pelayaran nasional,” ungkapnya.
Namun demikian, lanjutnya, keberadaan Pelra selama ini masih minim perhatian pemerintah. Ia mencontohkan sampai saat ini kebenyakan
daerah tidak ada pelabuhan khusus rakyat yang disiapkan untuk Pelra.
“Keberadaan Pelra untuk mendukung pengangkutan barang dan orang hingga pelosok negeri, namun kenyataan di lapangan tidak ada
pelabuhan rakyat yang disiapkan untuk Pelra,” ujarnya.
Masih dari lokasi acara, Sekdaprov Kepri Eko Sumbaryadi mengatakan bahwa keberadaan Provinsi Kepri sebagai daerah kepulauan memiliki potensi maritim yang luar biasa. karenanya dibutuhkan assosiasi angkutan laut seperti halnya Pelra.
Karenanya, kata Eko Sumbaryadi, Pemprov Kepri menyambut baik pelantikan dan pengukuhan DPD Pelra Provinsi Riau-Kepri periode 2022-2027 dengan harapan terus eksit dan turut berpartisipasi dalam pembangunan Kepri.
Keberadaan Pelra, lanjutnya, adalah mitra dalam mempercepat pembangunan di Kepri. Karenanya keberadaan Pelra diharapkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah. (r)
