Detaknews.co.id, BATAM – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjawab isu keretakan hubungannya dengan Wagub Kepri Hj Marlin Agustina, dalam acara Sembang Media dengan Gubernur Kepri, Senin (9/8/2021) di Hotel Harmoni Nagoya.
Diceritakan Gubernur Ansar bahwa ada sejumlah kesepakatan sudah dibangun di Hotel Radisson, Sukajadi, Batam sebelum keduanya resmi maju bertarung di Pilgub Kepri.
Pertama kata Ansar, waktu itu pihak sebelah minta agar mereka (tim Golkar, red) tidak mencalonkan Walikota di Batam, dan itu diiyakan sehingga Partai Golkar selaku partai besar di Batam tidak mencalonkan Walikota di Batam.
“Waktu itu kita mau calonkan pak Ahmad Hijazi, namun karena diminta untuk tidak mencalonkan, makanya kita tidak mencalonkan,” ungkap Ansar mengungkap janji politik Aman (Ansar-Marlin), dalam kegiatan Sembang dengan Media bersama Gubernur Kepri, Senin (9/8/2021) di Hotel Harmoni Nagoya.
Sebagai bentuk kesepakatannya, kata mantan Bupati Bintan ini, Partai Nasdem akan membantu Golkar di Bintan, dan tidak akan mengajukan Calon (Calon Bupati, red).
“Apa yang terjadi, justru pihak sebelah tidak komitmen karena mengajukan calon di Bintan,” terangnya.
“Saya tanya kenapa mencalonkan di Bintan, dijawab itu diluar kendali mereka, kalau begitu kami pun bisa jawab di luar kendali juga,” ungkapnya.
Masih kata Ansar, bahwa ia sebenarnya tidak mengambil pusing atas kondisi ini, hanya saja dalam beberapa pertemuan dengan bupati lain ia selalu diperlihatkan perjanjian dan menurutnya itu politik murahan.
“Saya tidak akan menghianati orang kalau tidak dihianati duluan, dan saya komit sama orang, kalau orang itu komit sama saya,” pungkas Ansar menjawab pertanyaan media.
Ditambahkan oleh Ketua Tim Pemenangan pasangan Aman, Ade Angga, bahwa ia merasa perlu menjelaskan karena menurutnya ini mengarah pada fitnah dan sholim karena dilakukan terus menerus.
Disebutkan mantan Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang ini, bahwa lumrah apabila partai politik berkoalisi dan membuat kesepakatan, apakah itu tertulis atau tidak tertulis. Namun kedua kesepakatan punya kekuatan yang sama karena masing-masing ada lebih dua saksi.
“Partai Golkar waktu itu ada calon, karena mustahil partai besar dan tidak mempunyai calon, namun kita bersepakat untuk sama-sama berjuang di Batam dan Bintan. Karenanya kita diminta tidak mencalonkan di Batam, dengan kesepakatan mereka tidak mencalonkan di Bintan,” terangnya.
“Namun ternyata pihak sebelah yang terlebih dahulu melanggar kesepakatan, karena ternyata memajukan calonnya di Bintan,” ungkap Ade Angga lagi.
Selanjutnya kata Ade Angga, bahwa pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada 25 Februari 2020, namun secara mengejutkan pada Maret 2020 pihak sebelah mengumumkan akan maju sebagai Gubernur Kepri pada Pilkada mendatang.
“Pertanyaan saya, apakah ini pernyataan yang bijak seorang pasangan. Maka beliaulah inisial R yang terlebih dahulu melanggar persetujuan,” ujarnya.
Karena persepsi politik, dengan pernyataan tersebut maka ini berarti bahwa pihak sebelah akan menjadi lawan politik Ansar Ahmad di Pilkda berikutnya.
Begitu juga dalam kesepakatan tersebut, tidak ada nama J yang diusulkan, tetapi bunyinya akan diperjuangkan bersama-sama sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kepri.
Perjanjian politik lainnya, bahwa ada pembagian kerja pemenanganan. Dimana pihak sebelah akan berjuang memenangkan Aman di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Sehingga tim Golkar lebih fokus di luar daerah dua itu.
“Namun apa yang terjadi, survey jelang pemilihan menunjukkan bahwa kedua kabupaten kota itu suara pak Ansar kecil, sehingga kami pun harus turun,” ujarnya.
Terakhir, Ade Angga mengingatkan bahwa dalam dunia politik ini sifatnya kesepakatan, maka apabila ada sesuatu yang tidak sesuai bisa dirundingkan bukan malah digembor-gemborkan ke pihak lain apalagi sampai muncul penekanan.
“Apabila ada perselisihan, ada bainya dibicara secara mufakat untuk kepentingan yang lebih besar,” pungkasnya. (r)
