Detak News, TANJUNGPINANG – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, HERLINA SETYORINI, SH, MH didampingi Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum beserta Tim mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Se-Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mengikuti kegiatan Rakerda melalui daring.
Rakerda tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau GERRY YASID, SH, MH dan diikuti oleh; 6 (enam) Kejaksaan Negeri, 1.Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang;
2.Kejaksaan Negeri Batam;
3.Kejaksaan Negeri Karimun;
4.Kejaksaan Negeri Natuna;
5.Kejaksaan Negeri Lingga;
6.Kejaksaan Negeri Bintan.
Srta 3 (tiga) cabang Kejaksaan Negeri
1.Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa Kab. Anambas;
2.Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro
3.Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu.
Pada Rakerda kali ini Kepala Kejaksaan Negeri Batam melakukan Pemaparan atas kinerja Kejari Batam pada tahun anggaran 2022 dengan hasil kinerja seluruh bidang yang baik melampaui target dan dilanjutkan dengan Rencana Kerja tahun 2024 yang berdasarkan Renstra (rencana strategis) Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024 dengan skala Prioritas Nasional.
Pada kesempatan kali ini Kejaksaan Negeri Batam memperoleh penghargaan yaitu antara lain;
Bidang Tindak Pidana Khusus mendapatkan peringkat PERTAMA dalam pencapaian kinerja bidang Pidana Khusus se-Kejaksaan tinggi Kepulauan Riau, dan Bidang Tindak Pidana Umum mendapatkan predikat TERBAIK dalam penerapan Restorative Justice se-Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Batam dengan Optimis dan semangat pada tahun 2023 akan melanjutkan kinerja yang telah baik dicapai pada tahun 2022 dan melakukan segala upaya untuk meraih pencapaian lebih baik lagi dan salah satu target yang akan diraih di tahun 2023 adalah mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (dbs)
