Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Sisriadi memastikan kapal-kapal nelayan berbendera China bersama kapal Coast Guard mereka sudah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara. Kapal-kapal China itu ‘cabut’ setelah Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke sana.
“Dengan amatan dari TNI AU melalui udara, mereka artinya kapal-kapal China yang melakukan ilegal fishing sudah keluar dari ZEE kita pasca kunjungan presiden ke Natuna,” kata Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1).
Lebih lanjut, Sisriadi menyatakan kunjungan Jokowi ke Natuna memberikan pesan tegas ke pemerintah China di Beijing terkait konflik di perairan Natuna.
Ia menyatakan kunjungan Jokowi lantas disambut dengan cermat oleh pemerintah China. “Sudah tak ada lagi, sudah meninggalkan wilayah ZEE,” kata Sisriadi menegaskan kembali.
Selain itu, Sisriadi menekankan bahwa tugas TNI di perairan Natuna sekadar membantu tugas diplomasi yang dilakukan pemerintah terhadap pemerintah China. Salah satunya personel TNI kerap melakukan pengusiran terhadap para nelayan berbendera China keluar dari ZEE Indonesia di perairan Natuna.
“Artinya kita bertindak sesuai prosedur mengusir mereka. Berulang-ulang dan tak pernah capek,” kata Sisriadi.
Presiden Jokowi bersama rombongan berkunjung ke Natuna, Rabu (8/1), usai konflik dengan China di perairan Natuna Utara kian memanas.
Di sana, Jokowi mwnegaskan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap sumber daya laut di Natuna Utara. Jokowi juga menggarisbawahi bahwa Natuna merupakan bagian dari NKRI.
PKS Apresiasi Jokowi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyahari, beranggapan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke perairan Natuna sebagai bentuk ketegasan. Kharis mengapresiasi sikap Jokowi.
“Ya iyalah (bentuk ketegasan). Nyatanya dengan dia (Jokowi) datang kemudian pada pergi. Ya iya, terus kita kan nggak punya tafsir lain selain Pak Jokowi datang, mereka pada kabur. Ya sudah, ketegasan Pak Jokowi harus kita apresiasi,” kata Kharis kepada wartawan, Kamis (9/1/2020).
Kharis menekankan bahwa dari awal Komisi I DPR meminta pemerintah kompak dalam menyelesaikan polemik perairan Natuna yang diklaim oleh China. Dia meminta para menteri terkait menyesuaikan sikap.
“Nggak. Begini, makanya dari awal kita mengharapkan pemerintah harus satu sikap, kompak. Ya sudah, kalau presidennya sudah membereskan, ya sudah. Ya pembantunya harus segera menyesuaikan,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, TNI memastikan tak ada lagi nelayan China yang melakukan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pascakunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Natuna. TNI mengatakan kunjungan Jokowi ke Natuna merupakan pesan ke Beijing.
“Memang, berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing, mereka sudah keluar dari ZEE kita pascakunjungan Bapak Presiden ke Natuna. Saya kira kunjungan Bapak Presiden ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kita kepada Beijing,” kata Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1).
“Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang di-back-up oleh kapal coast guard mereka, dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE,” sambungnya. (mb/cnn indonesia/detik)
