Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai seluruh pernyataan pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan kapal-kapal dan klaim China atas perairan Natuna sudah sangat baik. Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan dan teritorial negara Indonesia.
“Seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna ‘Penetapan RPJMN 2020-2024’, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1).
Sebelumnya, Jokowi melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan RI, terkait polemik perairan Natuna.
RI sendiri telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan mereka memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Sembilan Garis (klaim atas sembilan titik imaginer) China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Retno mengatakan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum.
“Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982,” kata Retno.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah China terkait dengan persoalan perairan Natuna.
Kapal China Bertahan, TNI Kirim 8 KRI
TNI mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk berpatroli di perairan laut Natuna. Langkah ini dilakukan lantaran sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini.
“Kami perkuat hingga delapan KRI di daerah operasi,” kata Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letkol Laut (P) Fajar Tri Rohadi lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).
Dia mengatakan bahwa situasi di Perairan Natuna belum banyak berubah sejak Minggu (5/1).
Pihaknya, lanjut Fajar, masih terus melakukan upaya mengatasi situasi tersebut dengan melakukan berbagai pengembangan langkah sesuai perkembangan situasi di lapangan.
“Kondisi belum banyak berubah dari kemarin,” tutur Fajar.
Sebelumnya, Fajar menyampaikan bahwa hingga Minggu (5/1) kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna. Ia mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
“Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China,” kata Fajar dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, Minggu (5/1) dikutip dari Antara.
Fajar menegaskan bahwa TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna.
“Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai China agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut,” katanya.
Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal China betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
“Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia,” kata Jokowi melalui Fadjroel yang disampaikan kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1).
Kendati begitu, Jokowi tak membantah bila pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan diplomatik damai dalam menyelesaikan polemik dengan Negeri Tirai Bambu itu. Langkah ini merupakan arahan dari kepala negara. (mb/cnn indonesia)
