Aweng Kurniawan Siap Kawal Pembangunan di Kampung Bukit

Wakil Ketua 1 DPRD Batam, Aweng Kurniawan bersama OPD Sekupang saat Reses di Kampung Bukit, Kampung Tua Tanjung Riau. Foto ays
Wakil Ketua 1 DPRD Batam, Aweng Kurniawan bersama OPD Sekupang saat Reses di Kampung Bukit, Kampung Tua Tanjung Riau. Foto ays

Detak News, BATAM – Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai usulan pembangunan di Kampung Bukit, RT 003/RW 006, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang.

Komitmen tersebut disampaikan saat menggelar reses perdana yang dihadiri ratusan warga. Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.

Bacaan Lainnya

Sejumlah pejabat dan unsur masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kapolsek Sekupang AKP Lutfi Yosua Sebayang, Camat Sekupang Ersan, Lurah Tanjung Riau Galang Panji, perangkat RT/RW, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam pertemuan itu, Lurah Tanjung Riau, Galang Panji, mengungkapkan persoalan status lahan yang masih menjadi kendala pembangunan di Kampung Bukit. Sebagian wilayah permukiman warga diketahui masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.

Galang berharap kehadiran Aweng dapat membantu memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur serta penyelesaian persoalan status lahan.

“Kami berharap dengan kehadiran Pak Aweng, aspirasi warga dapat terwujud. Baik itu melalui bantuan pembangunan jalan maupun upaya percepatan pelepasan atau pemutihan lahan hutan lindung di Kampung Bukit,” kata Galang.

Menanggapi persoalan tersebut, Aweng menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil).

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sekupang dan Belakang Padang, ia meminta masyarakat bersama pengurus RT/RW menyusun skala prioritas pembangunan agar usulan yang disampaikan dapat diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran pemerintah.

“Manfaatkan momentum reses ini sebaik mungkin. Silakan diskusikan dan prioritaskan kebutuhan yang paling mendesak bagi lingkungan. Jika disampaikan melalui mekanisme resmi reses dan memenuhi syarat legalitas lahan, insya-Allah akan kami kawal dan akomodasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan,” ujar Aweng.

Dalam dialog tersebut, sejumlah kebutuhan masyarakat langsung dicatat dan mendapat respons dari Aweng.

Di sektor infrastruktur, warga mengusulkan semenisasi jalan sepanjang 250 meter serta pemasangan sekitar 20 titik penerangan jalan umum (PJU). Usulan tersebut akan ditindaklanjuti melalui verifikasi status lahan bersama pihak kelurahan dan kecamatan.

Pada bidang kesehatan dan pendidikan, Aweng merespons kebutuhan perbaikan plafon Posyandu yang ambruk. Ia juga membuka peluang pengadaan lemari arsip Posyandu melalui pokir DPRD. Sementara kebutuhan laptop untuk mendukung kegiatan pelayanan Posyandu akan dibantu menggunakan dana pribadi.

Perhatian juga diberikan kepada sektor ekonomi masyarakat pesisir. Aweng meminta pendataan terhadap sekitar tujuh nelayan setempat untuk difasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pembentukan kelompok tersebut diharapkan mempermudah akses nelayan terhadap program bantuan, termasuk pengadaan mesin perahu.

Untuk sarana ibadah dan kegiatan kemasyarakatan, permintaan satu set alat hadroh dari majelis taklim langsung disetujui dan siap diambil. Selain itu, Aweng akan mengupayakan bantuan dua unit pendingin ruangan (AC) serta melakukan survei kebutuhan karpet untuk DKM.

Adapun kebutuhan tenda akan diperjuangkan melalui usulan anggaran tingkat provinsi. Sementara bantuan seragam akan dikoordinasikan melalui dinas terkait karena pengadaannya dilakukan secara kolektif.

Aweng mengatakan, berbagai aspirasi tersebut akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Ia berharap persoalan pembangunan di Kampung Bukit, terutama yang berkaitan dengan status lahan, dapat dicarikan solusi agar masyarakat memperoleh akses terhadap fasilitas umum dan pelayanan pemerintah secara lebih baik.

Menutup pertemuan, Aweng mengajak masyarakat menjaga kerukunan dan kondusivitas lingkungan. Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat bersinergi mendukung program pembangunan pemerintah pusat maupun daerah.

Selain itu, aparat keamanan di wilayah setempat diharapkan terus berperan menjaga ketertiban serta mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memecah belah persatuan warga. (ays/dbs).

Pos terkait