Komisi II: Klaim oleh China Tak Bisa Jadi Alasan Natuna Jadi Provinsi

Jakarta – Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Ngesti Yuni Suprapti, berharap Kabupaten Natuna menjadi provinsi khusus agar bisa menangani urusan laut, termasuk penerobosan wilayah seperti yang dilakukan kapal coast guard China. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut usulan itu tak relevan.

“Tapi bahwa usulan pemekaran ini dikaitkan dengan soal kita menjaga kedaulatan saya kira itu urusan berbeda. Kalau urusan menjaga kedaulatan negara, itu urusan kita semua, tanggung jawab kita semua. Bukan hanya urusan pemerintah daerah di Natuna, tapi juga tanggung jawab sampai ke tingkat pemerintah pusat,” kata Doli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Bacaan Lainnya

Doli mengatakan masyarakat dan pemerintah daerah Natuna tak perlu khawatir karena urusan kedaulatan adalah lingkup pemerintah pusat. Karena itulah, menurut Doli, tak ada relevansinya persoalan Natuna ini dengan usulan pembentukan provinsi.

“Artinya, jangankan kabupaten, provinsi, yang mereka (China) ganggu negara, scoop-nya lebih besar. Negara yang mereka ganggu. Jadi nggak ada relevansinya dengan mau dibentuk provinsi itu. Negara aja mau mereka tembus, apalagi provinsi, kan gitu,” ujarnya.

Jika ingin membentuk provinsi, kata Doli, urusan wilayah Natuna yang diklaim China ini tidak bisa dijadikan alasan. Doli pun mengungkapkan dirinya belum pernah melihat adanya usulan pembentukan provinsi Natuna.

“Jadi artinya gini, kalaupun ada usulan mereka mau provinsi sendiri, alasan bahwa sekarang ini salah satu wilayah di Natuna itu mau diklaim oleh China, itu tidak menjadi salah satu pertimbangan yang utama untuk melahirkan provinsi Natuna gitu, kecuali ada alasan-alasan yang lain. Itu yang saya kira sampai saat ini kita belum melihat usulan itu ada apa tidak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Doli menyebut sampai hari ini sudah terdaftar 315 usulan pembentukan daerah otonomi baru. Namun, usulan pembentukan provinsi Natuna tidak termasuk di dalamnya.

“Saya belum lihat sepenuhnya, tetapi setahu saya di provinsi Natuna tidak ada. Kalau yang provinsi itu misalnya Papua, bahwa itu akan menjadi 7 semuanya, itu yang sekarang jadi isu, betul gitu. Kemudian di Sumut ada beberapa gitu ya, terus di Sulawesi ada Provinsi Buton,” ungkap Doli.

“Nah itu yang sampai hari ini yang sounding ke kita, dan beberapa kali mereka melaksanakan hearing dengan Komisi II. Jadi saya baru dapat isu baru nih kalau soal Natuna dan sekitarnya menjadi provinsi,” imbuhnya. (mb/detik)

Pos terkait