Jakarta – Pengamat terorisme Ridwan Habib menyebut Presiden Joko Widodo di periode kedua bakal tetap menghadapi ancaman dari kelompok kecil teroris namun militan, serta eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Secara ancaman keamanan kita masih akan menghadapi selama lima tahun ke depan kelompok-kelompok yang sebenarnya secara jumlah kecil,” ujar dia dalam diskusi ‘Radikalisme atau Manipulasi Agama’ di Jakarta, Senin (4/10).
“Tapi mereka militan, mikir ke depan, selalu berusaha satu langkah di depan aparat,” ujarnya.
Ridwan membeberkan kelompok itu antara lain kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Khilafah, Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Tauhid Wal Jihad, hingga faksi terpidana kasus terorisme Abdul Rahim alias Abu Husna.
Seluruh kelompok itu, kata dia, militan mencari kader baru dan membangun strategi untuk menyerang polisi, negara, hingga menyelundupkan bahan peledak.
Menko Polhukam Wiranto disebut sebagai salah satu korban teroris jaringan JAD.Eks Menko Polhukam Wiranto disebut sebagai salah satu korban teroris jaringan JAD. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
“Yang kalau ditotal itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memprediksi mereka hanya 1.500 orang. Tapi 1.500 orang ini semua punya militansi,” ujar Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan pengamanan teroris di dalam lapas belum maksimal. Ia berkata teroris masih bisa merekrut anggota dari dalam lapas. Lapas atau penjara bagi teroris, kata Ridwan, adalah madrasah jihad.
Di Lapas Cipinang misalnya, ia menuturkan ada kelompok sel teroris di mana sumber makanan berupa beras dan lauknya berasal dari pendukungnya yang ada di luar lapas. Sel teroris itu juga mampu merekrut napi dari beragam kasus.
“Jadi kalau salaman, baiat (janji setia) dengan kelompok ini, [diming-imingi] dosa yang selama ini mereka lakukan, mau memperkosa, membunuh, atau mencuri motor, hilang, kemudian menjadi mujahidin,” ujar Ridwan.
Terkait dengan situasi itu, ia berharap Jenderal Idham Aziz yang baru dilantik menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian mampu mengoptimalkan kemampuannya di bidang terorisme.
Ia juga berharap BNPT dan Kemenkumham mampu mengoptimalkan program deradikalisasi.
Manipulasi Medsos
Ridwan menyebut Pemerintah Jokowi berhadapan dengan ancaman eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap berhasil memanipulasi media sosial untuk menjaring anggota. HTI, kata dia, juga menyusupkan ideologinya ke dalam buku-buku yang dibaca oleh anak muda. Salah satunya adalah buku ‘Udah Putusin Aja!’ karya Felix Siauw.
“Pelan-pelan ideologi ini (HTI) masuk ke bawah sadar generasi milenial,” ujar Ridwan.
Selain buku, Ridwan juga mengatakan HTI juga memanfaatkan kajian untuk menyebarkan ideologinya. Misalnya, HTI menggunakan anggotanya untuk berceramah di Rumil (Rumah Ilmu).
Jaringan HTI pun, lanjutnya, memiliki karakteristik menyusup ke dalam instansi pemerintah. Ridwan mengaku tidak terkejut ketika banyak ASN yang tidak setuju ketika mendengar rencana Menteri Agama Facrul Razi untuk melarang cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah.
“Jadi secara ancaman sosial-budaya, kelompok HTI ini masih eksis,” ujarnya.
Sebelumnya, Polri membekuk puluhan terduga teroris di berbagai daerah, terutama pasca-penusukan terhadap eks Menko Polhukam Wiranto di Banten. Mereka diduga terkait jaringan JAD.
Selain itu, Menag juga mewacanakan untuk melarang cadar di instansi pemerintah, serta melarang khilafah. (mb/cnn indonesia)
