Wamenag Sebut Kelompok Radikal Sebagai Perusuh Agama

Jakarta – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi menyebut kelompok penganut paham radikal sebagai perusuh agama.

Zainut menyampaikan apapun istilah yang akan digunakan, kelompok pro kekerasan berbasis ajaran agama tetap harus ditolak. Sebab berpotensi memecah belah kerukunan antarumat beragama.

Bacaan Lainnya

“Apapun istilahnya, apakah itu manipulator agama atau perusuh agama, perusuh yang menciptakan situasi yang bisa mencerai beraikan bangsa Indonesia, itu harus kita tolak bersama,” kata Zainut saat ditemui pada HUT ke-55 Tahun Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (NSI) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (3/11).

Wakil Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyebut Jokowi mengubah istilah radikalisme karena ingin ajaran agama dijalankan secara benar. Agama, kata dia, hadir untuk mempersatukan, bukan memecah belah.

Zainut menilai kerukunan di antara umat beragama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Dia menyampaikan setiap pemuka agama memegang peran penting dalam memerangi radikalisme dengan mendewasakan cara berpikir umat beragama.

“Agar kerukunan antarumat agama tetap terjaga, perlu kedewasaan berpikir para pemeluk agama masing-masing. Dengan pemahaman moderasi beragama yang komprehensif, umat beragama akan dapat mencegah berkembangnya pemahaman radikalisme, ekstremisme, dan terorisme,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya gerakan yang kerap disebut radikalisme. Menurutnya, perlu pula membuat istilah baru guna mencegah penyebaran radikalisme dengan menerapkan label ‘manipulator agama’.

“Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama,” kata Jokowi sampaikan saat membuka rapat terbatas dengan topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Kamis (31/10).

Tak Masalah Dikritik DPR

Zainut juga meminta komisi DPR yang mengurusi agama itu untuk berprasangka baik terhadap rencana Kemenag. Sebab aturan pembatasan cadar dan celana cingkrang masih dalam kajian.

“Di era demokrasi sekarang ini, kritik disampaikan, boleh penolakan ataupun bentuknya, yang penting kita mengembangkan, pemahaman ‘husnu tafahum’ pemahaman yang positif terhadap langkah-langkah yang kita kerjakan,” katanya.

Menurut Zainut pengaturan cara berpakaian untuk ASN adalah hal biasa. Bahkan sudah ada beberapa peraturan tingkat kementerian yang mengatur bagaimana para abdi negara berpakaian di kesempatan yang berbeda-beda.

Dalam kesempatan itu, Zainut juga menjawab kegusaran DPR soal ambisi Kemenag memerangi radikalisme di bawah Menag Fachrul Razi. Zainut berujar tak ada satu pun kelompok di Indonesia yang tidak setuju dengan sikap Kemenag menangkal radikalisme.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia itu juga mengajak Komisi VIII DPR untuk bersama-sama memerangi radikalisme yang sering kali berbalut agama.

“Kita semua harus bersama-sama untuk menolak paham radikal. Karena apa paham radikal ini merupakan bibit-bibit intoleran, bibit-bibit ekstrimisme, dan bibit-bibit terorisme,” ucap Zainut.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyinggung penggunaan niqab atau cadar dan celana cingkrang telah menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, penganut paham radikal tak bisa hanya dilihat atau dinilai dari cara berpakaian saja.

“Ada orang pakai celana rapi, (bergaya) milenial bisa juga menembak seperti di Selandia Baru. Artinya, pernyataan Menag terburu-buru tergesa-gesa dan cenderung bikin gaduh,” ucap Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (31/10). (mb/cnn indonesia)

Pos terkait