5.340 Jabatan Eselon III dan IV Pemprov DKI Terancam Dihapus

Jakarta – Jakarta, CNN Indonesia – Wacana penghapusan jabatan eselon III dan IV diprediksi berdampak pada penghapusan 5.340 jabatan eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, Senin (4/10), hal itu akan berpengaruh pada tunjangan kinerja daerah (TKD) dan peran para pejabat tersebut harus dikaji lagi.

Bacaan Lainnya

“Meski ada perubahan posisi dari struktural ke fungsional, tapi mereka tetap mendapat tunjangan kinerja. Tapi itu masih harus dikaji lebih lanjut,” kata Chaidir saat dihubungi Antara.

Saat ini total pejabat yang mengisi jabatan eselon III di DKI Jakarta mencapai 862 orang. Sedangkan eselon IV mencapai 4.478 orang. Dengan demikian totalnya ada 5.340 pejabat eselon III dan IV di DKI Jakarta.

Untuk eselon III terdiri atas kepala bagian, kepala bidang dan camat. Sedangkan eselon IV terdiri atas kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala unit pelaksana teknis (UPT) dan lurah.

Chaidir menjelaskan, berpengaruhnya TKD adalah karena perampingan struktural di pemerintah daerah tentunya akan berimplikasi pada APBD DKI Jakarta yang menjadi sumber keuangan tunjangan tersebut.

Kendati demikian, Chaidir menjelaskan, pihaknya belum bisa merinci dampak pada nilai tunjangan itu. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) soal perubahan pejabat struktural menjadi fungsional.

“Sekarang kan istilahnya miskin fungsional, tapi kaya struktural. Nanti berbalik jadi miskin struktural tapi kaya fungsional. Itulah yang diinginkan pemerintah pusat,” kata Chaidir.

BKD Khawatir Posisi Camat-Lurah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta berharap pemangkasan eselon yang diwacanakan pemerintah pusat tak menghilangkan posisi camat dan lurah di sejumlah daerah. Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir mengatakan pejabat eselon III dan IV, yang direncanakan untuk dipangkas, bukan hanya berada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), melainkan juga di kecamatan dan kelurahan.

“Camat masuk eselon III dan lurah eselon IV. Saya harap posisi mereka tetap dipertahankan di wilayah,” kata Chaidir saat dihubungi Antara, Senin (4/11).

Pernyataan disampaikan terkait wacana perampingan birokrasi oleh pemerintah pusat yang akan berdampak pada penghapusan jabatan eselon III dan IV di pemerintahan daerah.

Menurut Chaidir, posisi camat dan lurah tidak bisa diganti oleh pejabat fungsional. Dia mengatakan jabatan struktural cenderung memiliki anak buah dan kewenangan untuk memerintah. Berbeda dengan pejabat fungsional, cenderung tidak memiliki anak buah dan dituntut memiliki keterampilan yang berkompeten di bidang kerjanya masing-masing.

“Mereka (camat dan lurah) punya kewenangan untuk memerintah jajaran ke bawah dan juga punya kewenangan sebagai pimpinan kepala wilayahnya, dalam hal ini ada RT dan RW,” ujar Chaidir.

Dia menjelaskan, jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai keterampilan sesuai keahlian profesionalnya. Bila eselon II difungsionalkan, maka harus memiliki keahlian di bidang sumber daya manusia (SDM).

“Nanti di situ (BKD) saat jadi fungsional saya bisa menjadi instruktur pelatihan SDM,” katanya.

Meski demikian, Chaidir tetap mendukung rencana pemerintah pusat dalam menghapus pejabat eselon III dan IV. Tujuan untuk merampingkan jumlah birokrasi di pemerintah dengan kualitas yang lebih baik dengan mengganti posisinya sebagai jabatan fungsional.

“Daerah prinsipnya mendukung sejauh aturannya sudah diturunkan dan kami akan memprioritaskan,” kata Chaidir.

Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah muncul dalam pidato Joko Widodo (Jokowi) usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024.

“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait